Ketika #KaburAjaDulu menjadi viral di media sosial Indonesia...
Bagaimana mungkin kampus dapat menjalankan ketiga fungsi ter...
Dalam merumuskan UU pemerintah seringkali mengutamakan kepen...
Peran influencer sebagai buzzer tokoh-tokoh politik tertentu...
Perempuan telah memperjuangkan hak-hak dasar mereka, walaupu...
Bagaimana mempertahankan kekuasaan? Pertanyaan itu nampak be...
Agama dan politik: Menarik bahwa kedua hal tersebut memiliki...
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta resmi menyelenggarakan r...
Kegagalan pemerintah dan masyarakat dalam penegakkan Hak Asa...
"Ada berapa jumlah manusia yang muak dengan pemilu?”
Aliansi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat se-Cabang...
Kecaman publik terhadap perkataan kasar seorang tokoh agama...
Penemuan mayat terbakar di sebuah gudang terbengkalai, Desa...
Angka partisipasi ini jauh di bawah partisipasi pemilih saat...
What's New
Latest News
Recommended Post
Kemenham Dorong Daerah Lebih Serius Tegakan HAM
INDONESIA GELAP: HMI BERSUARA DARI CIPUTAT
FMB Bagikan Ratusan Nasi Kotak Kepada Pengguna Jalan
Breaking News
Kemenham Dorong Daerah Lebih Serius Tegakan HAM
Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian HAM RI menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di Provinsi Jawa Timur. (Foto/Istimewa)
Penyimpangan Program BSPS di Sumenep: Krisis Akuntabilitas Bantuan Rumah
Dana BSPS sebesar Rp109,8 miliar dialokasikan untuk membantu warga kurang mampu membangun dan merenovasi rumah di Kabupaten Sumenep. Namun, pelaksanaan program ini mengandung berbagai penyimpangan serius yang merugikan m...
Lentera Huma Berhati Dorong Dialog Kritis: Perempuan Berdaya, Indonesia Maju
Lentera Huma Berhati (LHB) kembali menegaskan komitmennya dalam memperluas ruang diskusi publik yang membumi dan progresif, dengan menyelenggarakan forum bertajuk “Perempuan Berdaya, Indonesia Maju”, Jumat (23/5/2025) di...
Perwira Aktif Jabat Sekjen DPD RI: Reformasi atau Pelanggaran Konstitusi?
Pengangkatan Irjen Pol Muhammad Iqbal sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menjadi sorotan publik dan memicu perdebatan hukum serta etika tata kelola lembaga negara. (Foto/Detik)
Dilematisasi Pemprov Kalbar: Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Kehancuran Ekologis
Kalimantan Barat terus mengalami kerusakan lingkungan yang semakin masif, ditandai oleh pencemaran sungai, deforestasi besar-besaran, dan degradasi ekosistem. Di balik semua ini, berdiri Pemerintah Provinsi Kalbar yang t...
Featured Post