KOMUNALIS. COM, BERITA - Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian HAM RI menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang diikuti oleh 38 kabupaten/kota dari seluruh Provinsi Jawa Timur (28/05/2025).

Bimtek yang terlaksana di Surabaya ini menjadi ruang penguatan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi aksi HAM di tingkat lokal.

Capaian implementasi RANHAM di Jawa Timur tahun 2025 menunjukkan progres yang signifikan. Dari 38 kabupaten/kota, sebanyak 24 daerah berhasil meraih nilai sempurna (100 poin), sebuah lonjakan capaian yang dianggap membanggakan oleh penyelenggara.

Acara ini menghadirkan dua narasumber utama, Firdita Sanditya, Analis Ahli Muda dari Direktorat Kepatuhan Instansi Pemerintah Kementerian HAM, serta Sulhan Ibnu Sudi, Tenaga Ahli Kementerian HAM.

“RANHAM adalah bentuk nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia. Melalui bimtek ini, kami berharap pemerintah daerah mampu memahami sekaligus mengimplementasikan RANHAM secara utuh dan efektif di wilayah masing-masing,” ujar Firdita.

Ia juga menekankan pentingnya pelaksanaan RANHAM sebagai amanah dari Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021, serta bagian dari upaya kolektif mewujudkan Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik Berbasis HAM (P5HAM).

“Capaian yang baik tahun ini harus menjadi pemicu bagi peningkatan ke depan. Ini bukan hanya tentang angka, tapi soal bagaimana kita membangun struktur pemerintahan yang menjunjung tinggi martabat manusia. RANHAM adalah salah satu jalan menuju Indonesia Emas 2045,” tambahnya.

Melalui pelatihan ini, peserta dibekali pengetahuan dan keterampilan teknis yang dibutuhkan untuk mengarusutamakan HAM dalam program dan kebijakan daerah.

Bimtek ini bukan sekadar rutinitas, tapi menjadi ruang penting untuk mengevaluasi sejauh mana HAM sudah menjadi bagian dari cara kerja pemerintah lokal—bukan hanya jargon di atas kertas.