KOMUNALIS. COM, BERITA - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Bogor melancarkan kritik keras terhadap macetnya penanganan kasus Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido pada 19 Agustus 2025. Sudah berbulan-bulan perkara ini masuk tahap penyidikan, tetapi publik hanya diberi janji tanpa kepastian. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) di bawah kendali Hanif Faisol Nurofiq dinilai gagal menunjukkan arah penyelesaian.

“Ini bukan sekadar soal proyek, ini soal hidup rakyat dan alam yang sedang digadaikan,” ujar Ketua Umum HMI Cabang Kota Bogor, Moeltazam, dalam keterangannya. Ia menegaskan, mandeknya langkah KLH adalah bukti nyata lemahnya tata kelola lingkungan hidup di negeri ini.

Pada Februari lalu, KLH memang sempat menyegel area pembangunan KEK Lido karena dugaan pelanggaran izin lingkungan. Namun yang terjadi di lapangan justru sebaliknya: pembangunan tetap jalan, alat berat terus bekerja, dan suara warga tetap diabaikan. “Ini kan ironis. Hukum hanya jadi tempelan, sementara modal dibiarkan merajalela,” imbuh Moeltazam.

Kondisi ekologis Danau Lido kini semakin kritis. Luas yang semula 24,78 hektare, kini tersisa hanya sekitar 11,9 hektare. Danau yang dulu menjadi sumber kehidupan warga, kini makin dangkal oleh sedimentasi dan pengerukan. KLH tidak kunjung turun tangan untuk melakukan revitalisasi. Padahal, menurut Moeltazam, “Kalau danau ini habis, habislah pula ruang hidup masyarakat. Apa kita mau tunggu sampai bencana datang baru negara sibuk bereaksi?”

Moeltazam juga menyoroti kontradiksi antara klaim pemerintah dan kenyataan di lapangan. Sejak awal, proyek KEK Lido disebut-sebut akan mendatangkan kesejahteraan, membuka ribuan lapangan kerja, dan jadi magnet wisata. Tetapi faktanya, warga sekitar justru dihantui banjir, kehilangan ruang hijau, serta makin sulit mengakses air bersih. “Pembangunan kok malah mengorbankan rakyatnya. Inilah wajah pembangunan yang timpang: manis di narasi, pahit di kenyataan,” tegasnya.

Lebih jauh, Moel, sapaan akrabnya, menilai mandeknya penanganan kasus KEK Lido menunjukkan lemahnya koordinasi antar lembaga negara. KLH dituding tidak transparan terkait dokumen izin, termasuk AMDAL. Ketiadaan keterbukaan itu, kata Moeltazam, hanya melahirkan spekulasi bahwa ada kompromi antara pemerintah dan investor. “Kalau negara tunduk di hadapan modal, lalu siapa yang akan membela rakyat?” tanyanya retoris.

HMI Cabang Kota Bogor mengingatkan bahwa kasus ini bisa menjadi preseden buruk bagi tata kelola lingkungan di Indonesia. Bila pelanggaran lingkungan sebesar ini dibiarkan, daerah lain akan bernasib sama: hutan rusak, air hilang, dan rakyat ditinggalkan. “Jangan sampai negara hanya jadi pelayan modal, sementara rakyat dan lingkungan dijadikan korban,” demikian sikap resmi HMI.

Karena itu, HMI Cabang Kota Bogor mendesak Presiden Prabowo Subianto turun tangan langsung mengevaluasi kinerja KLH. Bagi mereka, pencopotan Menteri Hanif Faisol bukan lagi opsi, melainkan kebutuhan mendesak. Evaluasi menyeluruh diperlukan bukan hanya untuk menuntaskan kasus KEK Lido, tetapi juga untuk mengembalikan marwah negara dalam menjaga kelestarian lingkungan.

“Rakyat sudah cukup sabar. Jangan biarkan kesabaran ini berubah jadi kemarahan. Negara harus tegas, atau rakyatlah yang akan menagih tegas,” pungkas Moeltazam.