KOMUNALIS.COM, BERITA - Pemerintah Indonesia telah menetapkan langkah efisiensi anggaran dengan memangkas total Rp 306,69 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Kebijakan ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang ditandatangani pada 22 Januari 2025. Dari jumlah tersebut, Rp 256,1 triliun berasal dari pemangkasan belanja kementerian/lembaga, sementara Rp 50,59 triliun merupakan pengurangan transfer ke daerah.  

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalami pemangkasan anggaran terbesar, yakni Rp 81,38 triliun. Menteri PUPR Dody Hanggodo menyatakan bahwa pihaknya segera menyesuaikan diri dengan kebijakan ini melalui pembatalan berbagai program yang telah direncanakan sebelumnya.  

”Kami telah membatalkan sejumlah proyek infrastruktur, baik yang berstatus kontrak tahun tunggal maupun kontrak tahun jamak yang menggunakan dana rupiah murni. Selain itu, kami juga membatalkan pengadaan alat berat dan memastikan penggunaan dana darurat dilakukan secara efektif dan efisien,” ujar Dody dalam rapat bersama Komisi V DPR RI, Kamis (6/2), diberitakan Kumparan.

Sebagai bagian dari efisiensi, Kementerian PUPR juga membatasi perjalanan dinas dan menerapkan kebijakan kantor tanpa kertas (paperless office) untuk mengurangi pengeluaran alat tulis kantor (ATK). Selain itu, kegiatan seremonial dan seminar luring ditiadakan. 

”Rapat koordinasi dan sosialisasi akan sepenuhnya dilakukan secara daring,” tambahnya.  

Kementerian ini juga menghapus anggaran kehumasan serta menekan belanja operasional dan nonoperasional. Setelah pemangkasan, anggaran Kementerian PUPR tersisa Rp 29,57 triliun, di mana Rp 6 triliun dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur prioritas.  

Di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, efisiensi dilakukan dengan mengurangi konsumsi listrik. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa anggaran kementeriannya dipotong sebesar 52,5 persen.

”Sebagai simbol bahwa anggaran kami benar-benar dipotong, beberapa lampu di kantor sengaja dimatikan,” ujarnya di Jakarta, Rabu (5/2).  

Pengurangan listrik terlihat di beberapa koridor kantor Kemenko Perekonomian yang tampak lebih redup pada siang hari. Selain itu, beberapa AC sentral juga dimatikan untuk menghemat energi. Kementerian ini juga menghapus perjalanan dinas ke luar kota sebagai bagian dari langkah efisiensi.  

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga menerapkan penghematan dengan membatasi penggunaan listrik, air, dan fasilitas kantor lainnya. Sekretaris Jenderal Kemenperin, Eko S.A Cahyanto, menyatakan bahwa aktivitas yang memerlukan konsumsi energi akan dikurangi.

”Kami mengatur pembatasan operasional lift, listrik, dan air. Lift, misalnya, hanya beroperasi penuh saat jam sibuk, sementara di luar jam tersebut penggunaannya dibatasi,” kata Eko pada Rabu (5/2).  

Langkah ini juga didukung dengan penerapan sistem kerja fleksibel (flexible working arrangement) yang memungkinkan sebagian pegawai bekerja dari rumah, sehingga konsumsi energi kantor dapat ditekan.  

Dari segi anggaran, Kemenperin awalnya memiliki pagu Rp 2,51 triliun, namun kini dipotong 44,38 persen atau sekitar Rp 1,10 triliun, sehingga tersisa Rp 1,41 triliun. Akibatnya, program restrukturisasi mesin yang sebelumnya direncanakan harus ditunda karena dianggap bukan prioritas tahun ini.  

Sebagai gantinya, Kemenperin akan fokus pada kebijakan strategis seperti revisi aturan impor, memastikan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) tetap berlaku bagi industri prioritas, serta memberikan insentif Pajak Penjualan Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) bagi kendaraan hybrid.  

Dari segi operasional, penghematan juga diterapkan dengan meniadakan anggaran bahan bakar minyak (BBM) bagi pejabat eselon 1 dan 2.  

Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp 812,19 miliar dari total pagu Rp 1,85 triliun. Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa kementeriannya akan tetap mengoptimalkan program prioritas meskipun harus berhemat.  

”Pemangkasan ini tidak menjadi masalah bagi kami. Program-program utama seperti Pengamanan Pasar Dalam Negeri, Perluasan Pasar Ekspor, dan UMKM Bisa Ekspor tetap berjalan,” ujar Budi di Jakarta, Rabu (5/2).  

Dari sisi operasional, Kemendag mengklaim telah lama menerapkan efisiensi energi, sehingga pemangkasan anggaran tidak banyak berpengaruh terhadap konsumsi listrik di kantornya.

”Listrik di sini memang sudah hemat sejak dulu, jadi tidak ada kendala berarti,” tambahnya.  

Pemangkasan anggaran yang besar ini memaksa setiap kementerian dan lembaga untuk menyesuaikan kebijakan serta mengefektifkan penggunaan dana. Meskipun langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan belanja negara, ada tantangan dalam implementasinya.  

Beberapa program yang sebelumnya direncanakan terpaksa ditunda atau dibatalkan, dan ada kekhawatiran bahwa pengurangan anggaran dapat memengaruhi kualitas layanan publik. Oleh karena itu, pengawasan ketat dari Kementerian Keuangan akan dilakukan untuk memastikan efisiensi tidak berdampak negatif pada pelayanan kepada masyarakat.  

Dengan berbagai upaya efisiensi ini, pemerintah berharap dapat mengelola keuangan negara secara lebih bijaksana, memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. (Noer/Red)