KOMUNALIS.COM, BERITA - Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf, meninjau Asrama Bina Siswa SMA Plus Cisarua di Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jumat 7 Maret 2025.

Lokasi ini direncanakan menjadi salah satu lembaga penyelenggara Sekolah Rakyat, program pendidikan untuk keluarga miskin dan miskin ekstrem yang diinisiasi Presiden RI, Prabowo Subianto.

Ketua Yayasan Bina Siswa Madani, M. Azizi Rois, mengapresiasi program Sekolah Rakyat dan memuji Mensos yang secara aktif mengecek kesiapan di lapangan.

Ia pun menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

”Alhamdulillah, sejak 1994 kami sudah menjalankan program serupa. Hingga kini, sudah ada 28 angkatan yang berhasil menyelesaikan pendidikan di lembaga kami,” ungkap M. Azizi Rois.

”Dengan sinergi antara pemerintah, yayasan pendidikan, dan masyarakat, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” lanjutnya.

Dalam kunjungan tersebut, Mensos tidak hanya mengecek kondisi bangunan, tetapi juga melihat potensi ekonomi di sekitar sekolah. Menurutnya, keberadaan Sekolah Rakyat dapat mendorong roda perekonomian lokal.

”Ini kita cek lapangan sambil membuat perencanaan. Selain itu, kita melihat potensi yang ada, termasuk dampaknya terhadap perekonomian sekitar,” ujar Saifullah dalam agenda Silaturahmi dan Dialog Mensos RI bersama Keluarga Penerima Manfaat tersebut.

Diketahui, program Sekolah Rakyat akan dimulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA dengan konsep boarding school atau sekolah berasrama. Seluruh biaya pendidikan, termasuk tempat tinggal, akan ditanggung oleh negara.

”Kita ingin anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem mendapatkan pendidikan yang layak. Setelah lulus, mereka bisa melanjutkan kuliah dan menjadi agen perubahan bagi keluarga serta lingkungan mereka,” jelas Saifullah.

Sebagai langkah awal, kata dia, pemerintah menargetkan setiap kabupaten memiliki minimal satu Sekolah Rakyat.

Kemensos menjadi penanggung jawab utama, sementara Kemendikbud menyiapkan tenaga pengajar dan kurikulum, Kementerian PUPR membantu sarana dan prasarana, serta pemerintah daerah berperan dalam mendukung pelaksanaannya.

Mensos memaparkan bahwa dalam beberapa tahun ke depan, pemerintah menargetkan 500 Sekolah Rakyat dengan kapasitas masing-masing 1.000 siswa.

Jika target ini tercapai, dalam satu generasi akan ada 500.000 lulusan yang siap berkontribusi bagi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

”Indonesia Emas 2045 hanya bisa tercapai jika wong cilik bangkit. Maka, kita harus memastikan kaum dhuafa mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan,” tegasnya.

Program ini akan mulai berjalan pada 2025, dengan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Saat ini, sudah ada 40 Sekolah Rakyat yang siap beroperasi.

Minggu depan, saya akan bertemu dengan Gubernur Jabar, Jateng, dan Jatim untuk memperluas jangkauan program ini,\ tambah Saifullah.

Kemensos telah memiliki Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang memungkinkan pemetaan keluarga miskin secara akurat. Dari data tersebut, 18 juta keluarga telah teridentifikasi dan akan diprioritaskan dalam program Sekolah Rakyat.

Terkait anggaran, Mensos menjelaskan bahwa alokasi biaya masih dalam perhitungan, mengingat penerimaan siswa dilakukan bertahap. “Tahun ini kita mulai dari kelas 1 dan 2. Pada 2027-2028, setiap Sekolah Rakyat bisa mencapai 1.000 siswa,” katanya.

Dengan konsep asrama, siswa dapat fokus belajar, sementara orang tua tetap dapat menjenguk anak-anak mereka. “Kami prioritaskan siswa dari sekitar agar orang tua bisa mengawasi perkembangan anaknya. Sekolah Rakyat ini gratis,” tegasnya. (Gufron/Red)