KOMUNALIS.COM, NASIONAL - Komisi X DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (ILUNI FH UI), Ketua Ikatan Alumni Universitas Negeri Jakarta (IKA UNJ), Ketua Ikatan Alumni Universitas Sumatera Utara (IKA USU), serta Ketua Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABP PTSI) di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Rabu (10/9).

Agenda utama pertemuan ini adalah penyampaian masukan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas), yang tengah dibahas DPR RI bersama pemerintah. Para perwakilan alumni dan asosiasi menyampaikan pandangan strategis terkait penguatan kualitas pendidikan nasional, peran alumni dalam mendukung ekosistem pendidikan, serta pentingnya sinergi antara perguruan tinggi negeri maupun swasta dalam mencetak generasi unggul.

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah, Dr. Hj. Nilam Sari Lawira, SP., MP, menyampaikan apresiasi atas kontribusi pemikiran yang disampaikan para pemangku kepentingan dalam RDPU ini.

“Masukan yang diberikan oleh para ketua ikatan alumni dan asosiasi penyelenggara PTS menjadi bukti nyata bahwa RUU Sisdiknas adalah kebutuhan bersama. Kehadiran mereka memberikan warna sekaligus memperkaya perspektif agar RUU ini lebih inklusif, adil, dan berpihak pada kualitas pendidikan nasional,” ujar Nilam Sari Lawira.

Lebih lanjut, ia menegaskan dukungan penuh terhadap upaya percepatan pembahasan dan pengesahan RUU Sisdiknas. Menurutnya, undang-undang ini akan menjadi landasan kuat untuk menjawab tantangan pendidikan Indonesia di era global.

“Kami di Komisi X berkomitmen mendorong RUU Sisdiknas ini segera disahkan, tentu dengan memastikan aspirasi masyarakat, dunia akademik, dan penyelenggara pendidikan terakomodasi. Pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan mampu menjawab kebutuhan zaman adalah cita-cita kita bersama,” tambahnya.

RDPU ini menjadi salah satu rangkaian penting dalam proses legislasi RUU Sisdiknas, yang diharapkan mampu merangkul seluruh kepentingan guna memperkuat sistem pendidikan nasional yang berdaya saing dan berkelanjutan.***