KOMUNALIS. COM, BERITA - Jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang terus membanjiri Indonesia bukan lagi sebatas angka statistik. Ia telah menjadi luka terbuka yang terus disaksikan oleh para pencari kerja lokal, utamanya kelas pekerja muda dan buruh kasar. Data dari Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan peningkatan signifikan TKA asal China, terutama di sektor konstruksi dan industri pertambangan yang tersebar di Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatra yang merupakan wilayah kaya sumber daya, miskin kuasa rakyat.

Pada tahun 2023, jumlah TKA China tercatat sebanyak 83.000 orang. Setahun berselang, pada 2024, angka ini melonjak drastis menjadi 102.000. Lonjakan ini tak bisa dibaca sekadar sebagai tren ekonomi atau kebutuhan investasi. Ini adalah tanda tanya besar bagi bangsa yang masih memiliki jutaan pengangguran.

\Kami khawatir jumlah TKA di tahun 2025 ini meningkat kembali. Karena melihat data dari tahun ke tahun sebelumnya terus meningkat sehingga SDM asli Indonesia kesulitan mencari pekerjaan,” ungkap Asrof, Wakil Direktur BAKORNAS LEMI PB HMI. Pernyataan ini bukan sekadar kekhawatiran, tapi refleksi dari krisis distribusi lapangan kerja yang makin akut.

Lebih lanjut, Asrof menambahkan, \Kami menduga adanya koordinasi terstruktur oknum-oknum di bandara dan pelabuhan internasional yang mempermudah masuknya TKA China”. Kecurigaan ini tak bisa begitu saja ditepis. Mengingat berulang kali mencuat isu keberadaan TKA ilegal asal China di Sulawesi, Kepulauan Riau, hingga Batam. Jika benar demikian, maka kita sedang menyaksikan bentuk baru kolonialisme, yakni bukan oleh negara asing, tapi lewat kelengahan dan pembiaran aparat sendiri.

\Kami mahasiswa sebagai agent of control tentunya akan terus melakukan kajian dan riset mendalam tentang mengapa banyak TKA China di Indonesia,\ sambung Asrof. Ini adalah panggilan bagi gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil untuk tidak diam. Ketika negara gagal memberi prioritas kepada rakyatnya sendiri, siapa lagi yang akan bersuara?

Fenomena masifnya TKA China jelas menyisakan luka ekonomi dan sosial. Di tengah sulitnya lapangan kerja bagi rakyat sendiri, pekerja lokal justru dipojokkan ke posisi buruh kasar dengan upah rendah. Sementara posisi teknis dan manajerial diisi oleh TKA China yang dibawa oleh perusahaan-perusahaan besar, banyak di antaranya adalah investor dari negara asal para pekerja itu sendiri.

Ironis. Di negeri sendiri, rakyat menjadi asing. Mereka yang seharusnya menjadi pemilik tanah dan pengelola sumber daya, justru dikerdilkan menjadi penonton. Apakah ini yang disebut pembangunan? Atau ini justru kolonisasi gaya baru, yaitu dengan restu kekuasaan?

Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Imigrasi jelas perlu dievaluasi. Bukan hanya dari segi kinerja administratif, tetapi juga dari keberpihakan nya. (Gufron/Red)